Setahun Pemerintahan Prabowo, Arah Kebijakan Maritim Masih Kabur

Cimahi, 25 Oktober 2025 — oleh Redaksi CAAIP Media, dirangkum dari tulisan Capt. (C) Dwiyono Soeyono, M.Mar.

Satu tahun sudah Presiden Prabowo Subianto berjalan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Namun hingga kini, dunia maritim nasional justru kehilangan arah setelah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) resmi dihapus dari struktur kabinet.

Padahal, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan 70% wilayah laut, sekaligus pernah mencanangkan diri sebagai poros maritim dunia. Ironisnya, dari total 48 menteri, 5 kepala badan, dan 56 wakil menteri, tak satu pun nomenklatur kementerian yang berorientasi maritim.

Kini, sebagian fungsi yang dahulu berada di bawah Kemenko Marves tersebar ke tiga kementerian:

• Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,
• Kemenko Perekonomian, dan
• Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kondisi ini menimbulkan kebingungan publik: siapa sebenarnya yang menjadi nakhoda kebijakan maritim Indonesia?

Maritim Bukan Sekadar Kelautan

Capt. Dwiyono menilai pemerintah tampak belum memahami secara utuh makna “maritim”.
Menurutnya, kelautan berfokus pada ekosistem, sumber daya, dan lingkungan laut.
Sedangkan maritim mencakup seluruh aktivitas manusia di laut—termasuk pelayaran, kepelabuhanan, galangan kapal, perdagangan, hukum laut, hingga keamanan pelayaran.

“Lautan adalah dunia alami, sedangkan maritim adalah dunia kegiatan manusia yang memanfaatkan laut,” tulisnya.

Sektor Maritim, Urat Nadi Ekonomi Dunia

Lebih dari 80 persen perdagangan global diangkut lewat laut. Pelayaran niaga bukan sekadar aktivitas ekonomi, tapi tulang punggung pergerakan barang dunia.
Dari minyak, batubara, hingga barang konsumsi, semua bergantung pada transportasi laut.

Gangguan kecil saja bisa berdampak besar. Kasus penyumbatan Terusan Suez tahun 2021 menjadi contoh nyata betapa rapuhnya rantai pasok global tanpa sektor maritim yang kuat.

Visi Bahari yang Hilang

Dengan kekayaan laut yang begitu besar, Indonesia seharusnya menempatkan sektor maritim niaga sebagai prioritas nasional. Namun kini, lembaga pengelola maritim justru lenyap dari kabinet.

“Kapan pemerintah hadir untuk benar-benar mengelola negeri bahari dengan arah kebijakan yang jelas dan berpihak pada kesejahteraan rakyat?” sindir Capt. Dwiyono.

Menurutnya, kekuatan negara maritim sejati bukan pada armada perang yang canggih, melainkan pada armada niaga (merchant fleet) yang mendorong ekonomi dan memperkuat ketahanan nasional.

Ajakan untuk Reorientasi Kebijakan

Capt. Dwiyono mengingatkan bahwa masih ada empat tahun tersisa bagi pemerintahan Prabowo untuk memperbaiki arah. Pemerintah perlu:

1. Mengevaluasi kebijakan nasional agar berpihak pada sektor maritim niaga,
2. Menempatkan SDM kompeten dengan wawasan maritim yang kuat, dan
3. Mengembalikan fokus pembangunan nasional pada pengelolaan 70% kekayaan laut Indonesia.

“Sudah saatnya Indonesia berlayar dengan nakhoda maritim sejati — yang memahami laut sebagai masa depan bangsa,” (CDS)

(AG24)